Gempa Bumi Maluku

 

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 6,2 skala richter (SR) menggoyang Maluku Sabtu (23/2 2013) sekira pukul 18.09 WIB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, lokasi gempa berada pada 8,71LS-127,55 BT.

Sedangkan pusat gempa berada pada 163 kilometer Tenggara Maluku Barat Daya dengan kedalaman 10 kilometer. 

"Setelah dilakukan komunikasi dengan BPBD Kab Maluku Barat Daya, Kab Maluku Tenggara Barat, Kab Maluku Tenggara, Kota Tual, seta Kepulauan Aru, diperoleh efeknya tidak terasa di Pusat Kota Kabupaten," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Sebelumnya, Gempa bumi berkekuatan 6,2 skala richter (SR) mengguncang wilayah Timor Leste. Gempa berpusat di 204 kilometer Timur Dili, 163 kilometer Tenggara Maluku Barat Daya, 296 kilometer Timur Laut Belu NTT, dan 319 kilometer Tenggara Alor NTT dengan kedalaman 10 kilometer.

"Intensitas gempa di Timor Leste ringan hingga sedang atau skala IV-V MM," kata Sutopo.


(Put)

› SELANJUTNYA...

Penembakan di Papua

 

DENPASAR - Aksi penembakan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menewaskan delapan prajurit TNI dianggap sebagai sabotase berbahaya yang mengganggu upaya perdamaian yang hendak dibangun di wilayah itu.

Hal itu ditegaskan Menteri Polhukam Djoko Suyanto menyikapi serangan masif kelompok OPM pada Kamis 21 Februari 2013 yang mengakibatkan jatuhnya korban TNI dan warga sipil.

Djoko menegaskan, pemerintah memandang, insiden itu merupakan sabotase berbahaya yang akan menggagalkan inisiatif dan upaya damai yang terus diupayakan bagi masyarakat Papua.

"Kelompok yang melakukan aksi kekerasan di Papua hanyalah segelintir orang yang menolak jalan demokrasi," ujar Joko dalam sambutan tertulis yang disampaikan Deputi I Bid Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Mayjen TNI Judy Harianto dalam pertemuan Road Map Papua di Bali Intercontinental Resort, Jimbaran, Sabtu (23/2/2013).

Pemerintah juga memastikan, terhadap kelompok yang memilih cara-cara kekerasan seperti pembunuhan sebagai jalan politik akan dilakukan langkah penegakan hukum secara terukur dan tegas seusia mnorma hukum dan HAM di Indonesia.

Langkah tersebut diambil tak lain semata guna menghentikan upaya penyebaran kekerasan dan demi membuat pelakunya bertanggungjawab di muka hukum.

"Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat di Papua bisa menajalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman," imbuhnya dalam pertemuan yang digagas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan dihadiri para stakeholeder di Papua termasuk DPR.

Terhadap delapan prajurit TNI yang gugur, saat ini, pemerintah, tengah memikirkan santuan terbaik. "Kehilangan keluarga dan konflik kekerasan adalah sumber duka yang terukur demi kesatuan negara," sambungnya.

Meskipun terus terjadi aksi kekerasan di Papua, Djoko menegaskan bahwa hakl itu tidak akan bisa menggeser komiten perdamaian dan kesejahteraan yang hendak diciptakan di Bumi Papua.

Insiden di Puncak Jaya, itu justru kian menguatkan upaya perdamaian yang fair dan jujur demi tercapainya kesepahaman yang adil dan bermartabat.

Kata kunci sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah, sambung dia adalah pendekatan perekonomian dan kesejahteraan melalui otonomi khusus.

(ded)

› SELANJUTNYA...